Kapuas Post Landak

NGABANG – Pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,Mandiri pada Program pengentasan kemiskinan di perkotaan (PNPM-P2KP Mandiri) pada tahap kedua di kabupaten Landak, tampaknya akan segera bisa di cairkan. Hanya saja sebelum  pencairan dana tersebut, pihak PJOK P2KP
Mandiri Kabupaten Landak juga sudah melakukan rapat Kordinasi dengan tim dari tingkat pusat termasuk dengan KMW Kalbar beberapa waktu lalu, yang intinya tetap membahas rencana kegiatan maupun pencairan dana tahap ke dua sebesar 2,5 Milyar. Menurut keterangan Agustinus Agus, PJOK PNPM-
P2KP Kabupaten Landak kepada Kapuas Post senin (20/10) kemarin mengungkapkan, bahwa sebelum pencairan dana tersebut pihak dari pusat tetap mengharapkan kesiapan dana shearing dari pemda Kabupaten Landak
tersebut. “Intinya Tim Pusat tetap mengharapkan persiapan dana shearing dari pemda Kita ini yang utama termasuklah kesiapan instansi terkait selaku leading sector dalam melakukan kegiatan tersebut,” katanya.
Terutama melakukan kegiatan yang sama menyangkut kesejahteraan masyarakat terutama dalam pelaksanaan pembangunan baik bidang sosial, fisik seperti jalan dan jembatan maupun tingkat ekonomi masyarakat.
Untuk itu sesuai dengan kondisi yang ada maka yang juga di harapkan paling tidak pihak Korkot bersama dengan Fasilitator yang ada di daerah juga harus dapat memberikan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat kendati di dalam nya juga terdapat Panitia Kemitraan (PAKEM). “Karena yang akan menangani pembangunan ini nanti, itukan ada yang namanya Pakem sebagai pelaksanan yang akan bekerjasama dengan masyarakat atau BKM, sehingga mereka ini yang harus lebih banyak mengetahui tehnik-tehnik pelaksanaan kegiatan itu sehingga dapat lebih tepat sasaran,”paparnya.
Namunpun demikian katanya Pihaknya juga kedepan akan melakukan kordinasi dengan semua instansi terkait untuk membahas persiapan dalam pelaksanaan kegiatan pada program tersebut terutama mengenai kesiapan dana shearing yan merupakan syarat pencairan dana pada tahap kedua.
Sehingga seraya juga mengakui dalam memenuhi syarat tersebut katanya, secara umum tidak ada masalah tetapi tetap harus melalui kordinasi sehingga ada kesepakatan yang baik dengan instansi terkait termasuk
dengan Pakem yang akan menjadi mitra masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam program tersebut. “Kesepakatan itukan menyangkut masalah kesiapan pelaksanaan nanti Misalnya pembuatan jembatan ini harus dapat di nikmati masyarakat jangan pula selesai di buat 1 bulan 2 bulan sudah ambruk demikian juga masalah sosial, apa yang perlu jangan sampai salah sasaran,” katanya.
Dengan demikian berpijak pada pengalaman masa lalu, maka di harapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan program tersebut aga dapat lebih baik dari yang sudah di lakukan. Kendati kegiatan itu juga akan langsung di rasakan oleh meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu. Selain itu mengenai dana shearing juag di harapkan dapat di pikirkan secara bersama pula demi kemajuan dan peninngkatan baik pembangunan yang di butuhkan maupun pengurangan angka kemiskinan pada masyarakat. (wan)