NGABANG- Pemerintah Daerah didesak segera menghentikan tindakan mematikan ekonomi rakyat di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui mekanisme gusur. Penggusuran tanpa solusi akan menambah jumlah warga miskin.
Desakan ini dikemukakan salah seorang warga Ngabang, Marjono. Dia mengatakan aspek keberpihakan pemerintah terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai solusi mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
Sulit bagi mereka untuk memahami persepsi pemerintah. Sebab, kendati berhadapan dengan fakta bertambahnya jumlah warga miskin, sejumlah pemda justru menggusur pedagang di pasar-pasar tradisional dan kaki lima demi kepentingan usaha kapitalis dan pemodal besar. Tindakan itu sudah tentu kontradiktif. UMKM dan usaha kerakyatan lainnya di daerah mestinya diterima sebagai penopang ketahanan ekonomi.
Upaya represif sejumlah pemda yang berusaha "menyingkirkan" peran rakyat di percaturan perekonomian itu dinilai sebagai tindakan gegabah. Jangan lupa bahwa para pedagang itu tidak pernah minta belas kasihan pemerintah. Semangat kewirausahaan itu mestinya didukung. Namun, bukannya memberikan solusi terbaik agar masyarakat bisa berusaha dan bekerja dengan tenang, pemda justru berusaha menghilangkan eksistensi masyarakat demi kepentingan pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Dia menyebutkan, pemerintah perlu memberi perlindungan terhadap usaha-usaha kerakyatan yang selama ini diandalkan sebagian besar masyarakat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Mereka harus dilindungi agar tidak dilibas kapitalis dan pemodal besar. Pemerintah seharusnya punya mekanisme pengaturan agar UMKM mampu bertahan dan mengembangkan usahanya, sehingga bisa mandiri dan terus eksis. (wan)
Desakan ini dikemukakan salah seorang warga Ngabang, Marjono. Dia mengatakan aspek keberpihakan pemerintah terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai solusi mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
Sulit bagi mereka untuk memahami persepsi pemerintah. Sebab, kendati berhadapan dengan fakta bertambahnya jumlah warga miskin, sejumlah pemda justru menggusur pedagang di pasar-pasar tradisional dan kaki lima demi kepentingan usaha kapitalis dan pemodal besar. Tindakan itu sudah tentu kontradiktif. UMKM dan usaha kerakyatan lainnya di daerah mestinya diterima sebagai penopang ketahanan ekonomi.
Upaya represif sejumlah pemda yang berusaha "menyingkirkan" peran rakyat di percaturan perekonomian itu dinilai sebagai tindakan gegabah. Jangan lupa bahwa para pedagang itu tidak pernah minta belas kasihan pemerintah. Semangat kewirausahaan itu mestinya didukung. Namun, bukannya memberikan solusi terbaik agar masyarakat bisa berusaha dan bekerja dengan tenang, pemda justru berusaha menghilangkan eksistensi masyarakat demi kepentingan pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Dia menyebutkan, pemerintah perlu memberi perlindungan terhadap usaha-usaha kerakyatan yang selama ini diandalkan sebagian besar masyarakat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Mereka harus dilindungi agar tidak dilibas kapitalis dan pemodal besar. Pemerintah seharusnya punya mekanisme pengaturan agar UMKM mampu bertahan dan mengembangkan usahanya, sehingga bisa mandiri dan terus eksis. (wan)
0 Response to "Pemda Harus Bangkitkan Ekonomi Rakyat"